IMM Bengkulu Desak Pemerintah Nyatakan Status Darurat BBM, Tuding Pemda Lamban Tangani Krisis

WartaBengkulu.co - Bengkulu Selatan, Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Provinsi Bengkulu memicu reaksi keras dari organisasi kemahasiswaan. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bengkulu menilai Pemerintah Daerah (Pemda) lamban dalam merespons krisis yang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Ketua DPD IMM Bengkulu Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Puji Hendri Julita Sari, S.H, menegaskan bahwa kelangkaan BBM adalah persoalan darurat yang semestinya diakui secara resmi oleh Pemprov Bengkulu. “Pemerintah harus berani menyatakan bahwa ini adalah kondisi darurat, karena situasi ini sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas,” ujarnya, Senin (27/5/2025), di Bengkulu Selatan.

Puji menuturkan, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengemudi kendaraan, tetapi juga menyentuh kehidupan petani, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga ojek online. Banyak di antara mereka harus mengantri selama 1 hingga 4 jam di SPBU, bahkan terpaksa menghentikan aktivitas harian akibat kehabisan bahan bakar.

IMM menilai bahwa kelangkaan BBM bukanlah masalah baru di Bengkulu. “Ini bukan kali pertama. Tapi sayangnya, tidak terlihat adanya manajemen darurat dari pemerintah untuk mengantisipasi krisis yang terus berulang,” kritiknya. Menurutnya, ketidaksiapan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas sektor oleh pemangku kebijakan.

Dalam pernyataan sikapnya, IMM Bengkulu menyampaikan lima tuntutan kepada Pemda. Pertama, mendesak agar pemerintah segera menyatakan status darurat BBM di Provinsi Bengkulu. Kedua, meminta Pemda melakukan kajian cepat dan menyampaikan hasilnya kepada publik dalam waktu 1x24 jam.

Tuntutan ketiga adalah agar Pemda segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah armada dan jumlah suplai BBM melalui jalur darat, serta mengumumkan secara transparan kuota harian BBM yang masuk ke wilayah Bengkulu. Keempat, meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi dan mengusut indikasi penyimpangan yang menyebabkan krisis berkepanjangan.

Tak hanya itu, IMM juga menyoroti pentingnya langkah jangka panjang dengan meminta revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai guna memperlancar distribusi energi. “Sudah saatnya Bengkulu punya infrastruktur logistik yang tangguh untuk menghindari ketergantungan pasokan BBM dari darat saja,” jelas Puji.

Menutup pernyataannya, IMM Bengkulu menyerukan gerakan kolektif melalui konsolidasi kader IMM se-Provinsi Bengkulu dalam aksi “Bengkulu Darurat BBM”. Gerakan ini, menurut mereka, adalah bentuk perjuangan moral untuk mengangkat suara rakyat kecil yang paling terdampak atas kelangkaan energi di daerah.