Aksi Indonesia Gelap Berlanjut, Mahasiswa Desak Pemerintah di Hari Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

Reporter: Riyan ‐ Editor: 1111
Rabu, 19 Februari 2025 - 10.52 WIB · waktu baca 2 menit
Aksi Indonesia Gelap Berlanjut, Mahasiswa Desak Pemerintah di Hari Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kondisi negara yang dianggap semakin memburuk. Sebelumnya, demonstrasi serupa telah digelar pada 17 Oktober 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Momentum 20 Februari dipilih karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Menurut Koordinator BEM SI, Herianto, aksi ini merupakan peringatan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar lebih peka terhadap kondisi rakyat. Ia menegaskan bahwa simbol Garuda berlatar hitam yang digunakan dalam aksi ini mencerminkan situasi bangsa yang dianggap suram dan jauh dari keadilan sosial. Mahasiswa menilai bahwa dalam 100 hari pemerintahan, kebijakan yang diambil justru semakin menyengsarakan masyarakat dan memperburuk kondisi negara.

Aksi ini mengangkat 13 tuntutan utama, di antaranya pembatalan pemangkasan anggaran, penolakan RUU Minerba, evaluasi total program makan bergizi gratis, penghapusan dwifungsi ABRI, reformasi Polri, pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen, serta pembatalan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas tanah rakyat. Selain itu, mereka juga menuntut efisiensi kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan anggaran.

Aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat. Mereka berharap aksi Indonesia Gelap ini menjadi momen refleksi bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera memperbaiki kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Artikel Populer

1

Sudah Lebih dari 10 Tahun, Warga Desa Semundam Masih Perjuangkan Lahan yang Digusur

Sosial ·
4 hari yang lalu
2

Ketua Aliansi Petani Sawit Bengkulu Soroti Perambahan HPT di Kabupaten Mukomuko

Sosial ·
1 bulan yang lalu
3

Misteri Hilang Warga Desa Pulau Makmur di Sungai Batang Muar, Hanya Motor yang Tertinggal

Sosial ·
2 minggu yang lalu
4

Rokok Ilegal Marak di Mukomuko, Warga Tergiur Harga Murah

Ekonomi ·
4 hari yang lalu
5

CKG Air Rami Tak Lagi Hanya di Puskesmas, Kini Jemput Bola ke Sekolah dan Desa

Sosial ·
2 hari yang lalu

© 2025. All Right Reserved