DPRD Seluma Tetap Alokasikan Rp 750 Juta untuk Reses, Sementara Tenaga Honorer Belum Dibayar Gaji Selama Berbulan-bulan
WartaBengkulu.co - Seluma, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma untuk tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 750 juta untuk kegiatan reses menuai kritik tajam, terutama di tengah ketidakpastian anggaran yang berlarut-larut. Meskipun daerah ini tengah menghadapi utang pembangunan fisik yang belum terbayar, serta menunggak pembayaran gaji para tenaga honorer, dana reses tetap diprioritaskan.
Kebijakan ini mendapat sorotan dari kalangan tenaga honorer yang sudah berbulan-bulan belum menerima gaji, dengan alasan keterbatasan anggaran. Aldi, salah satu tenaga honorer, mengungkapkan rasa frustrasinya. “Kami (honorer) ini juga bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan. Sudah berbulan-bulan kami belum menerima gaji, tapi DPRD malah tetap menganggarkan dana reses. Kami pun bertanya-tanya, apakah kami ini bekerja dengan gaji atau hanya sekadar sukarelawan,” keluhnya. Hal serupa juga disampaikan oleh tenaga honorer di RSUD Tais yang mengaku sudah empat bulan tidak dibayar, namun tetap bekerja tanpa kepastian kapan hak mereka akan dipenuhi.
Selain itu, salah seorang tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di puskesmas Seluma mengaku terpaksa bertahan meski sudah tiga bulan tanpa gaji. “Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau saya tetap bekerja, daripada jadi pengangguran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya meski tanpa bayaran yang layak.
Di sisi lain, Dedy Ramdani, Sekretaris Dewan Kabupaten Seluma, menjelaskan bahwa dana reses sebesar Rp 16 juta per anggota dewan ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan kegiatan, seperti biaya makan dan minum, sewa tenda, serta sound system. “Sama seperti tahun kemarin, dana reses untuk 30 anggota DPRD Seluma sebesar Rp 16 juta per orang,” kata Dedy. Meskipun dana ini dialokasikan untuk kepentingan para anggota dewan, banyak pihak menilai bahwa keputusan ini sangat tidak tepat, mengingat utang proyek fisik yang mencapai Rp 21 miliar dan tunggakan BPJS sebesar Rp 2 miliar.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, menanggapi ketidakseimbangan anggaran ini dengan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian dan meminta Inspektorat serta OPD terkait untuk mempelajari penyebab terjadinya utang tersebut. “Kami akan kaji dan pelajari dulu sesuai dengan aturan, kenapa bisa sampai berutang,” ujarnya, mengingat permasalahan keuangan daerah yang semakin pelik.
Kondisi ini semakin memperburuk citra pemerintah daerah, yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan kegiatan legislatif sementara kewajiban terhadap tenaga honorer yang turut berperan dalam pelayanan publik justru terabaikan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menyeimbangkan prioritas anggaran dengan kebutuhan dasar warga dan kesejahteraan pegawai yang sudah lama menanti hak mereka.