Aliansi Raflesia Mekar Desak Gubernur Tindak Krisis Lingkungan Bengkulu: Aksi Damai Peringati Hari Bumi
Wartabengkulu.co - Bengkulu, Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus, organisasi kepemudaan (OKP), hingga lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang tergabung dalam Aliansi Raflesia Mekar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia (22/4).
Dengan mengusung isu utama kerusakan lingkungan dan krisis ekologis di Bengkulu, massa menuntut pemerintah daerah bertindak cepat terhadap sejumlah persoalan yang dinilai mengancam masa depan provinsi. Mereka menyuarakan keprihatinan atas status “Bengkulu Darurat Lingkungan”, keberadaan PLTU Teluk Sepang, hingga rencana penambangan emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.
“Kebijakan yang adil bukan hanya slogan, tapi keberpihakan nyata untuk rakyat Bengkulu!” teriak salah satu orator dalam orasinya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB ini juga diwarnai aksi diam selama 15 menit sebagai bentuk protes simbolik. Massa membentangkan spanduk dan poster bertuliskan kritik tajam, seperti “Stop Kerusakan Lingkungan, Demi Masa Depan Bengkulu yang Berkelanjutan” dan “Hutan Bengkulu Bukan untuk Tambang Emas”.
Dalam tuntutannya, Koordinator Aksi Tio Ramadan menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menjadi penyebab utama meningkatnya bencana ekologis di Bengkulu.
“Bencana alam yang terjadi selama ini merupakan dampak dari pengelolaan kawasan hutan yang tidak baik,” kata Tio dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Raflesia Mekar menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu:
Mendesak penyelesaian pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Menuntut penutupan PLTU Teluk Sepang yang dianggap mencemari lingkungan laut dan udara, serta membahayakan warga sekitar akibat pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi).
Menolak rencana tambang emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, yang dikhawatirkan memicu banjir dan kerusakan ekosistem.
Meminta penyelesaian konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan di berbagai wilayah Bengkulu.
Mereka juga mengecam minimnya perhatian pemerintah terhadap Pulau Enggano, serta lambannya respons terhadap persoalan ekologis dan hak-hak masyarakat adat dan petani.
Aksi berjalan kondusif meski diwarnai ketegangan, dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Massa mendesak Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk turun langsung menemui mereka. Namun hingga berita ini diturunkan, Gubernur belum hadir di lokasi.
“Jika tak kunjung hadir, jangan salahkan kami kalau memaksa masuk!” ujar salah satu koordinator lapangan, Eka.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denny, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan massa dan akan segera menyampaikannya kepada Gubernur.
“Kami hanya memfasilitasi penyampaian tuntutan. Keputusan berada di tangan Gubernur,” ujarnya.
Aliansi Raflesia Mekar menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi lebih besar jika pemerintah tak segera mengambil langkah nyata.
“Apabila tuntutan kami tidak diakomodir, kami akan menggelar aksi yang lebih besar dari ini,” pungkas Tio Ramadan.