Bupati Seluma Perintahkan Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi Pascasanggah PPPK Tahap 2 untuk Ungkap Dugaan Honorer Siluman
WartaBengkulu.co - Seluma, Bupati Seluma, Teddy Rahman, telah menginstruksikan penundaan pengumuman hasil seleksi pascasanggah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap 2 tahun 2024, guna mengungkap dugaan keberadaan honorer siluman yang lolos dalam seleksi tersebut. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan sementara mengenai pelamar yang terindikasi menggunakan data palsu untuk lolos seleksi.
Marah Halim, Inspektur Inspektorat Pemkab Seluma, menjelaskan bahwa penundaan ini adalah bagian dari instruksi Bupati Seluma untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan honorer siluman yang lolos dalam seleksi. Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kini diberi waktu untuk menyelidiki lebih dalam, sementara pengumuman hasil pascasanggah seleksi PPPK tahap 2 akan ditunda hingga ada hasil yang lebih jelas.
"Inspektorat dan BKPSDM diinstruksikan untuk menganalisis data yang digunakan oleh peserta dalam pendaftaran. Kami memerlukan waktu untuk memastikan keaslian data dan bahan keterangan yang diserahkan oleh para peserta. Pemeriksaan ini akan difokuskan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang diduga menjadi tempat banyaknya pelamar dengan data yang meragukan," kata Halim.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi PPPK tahap 2 yang diumumkan pada 19 Februari 2025, terdapat 1.785 pelamar yang lolos seleksi, terdiri dari 604 pelamar Dinas Pendidikan, 299 tenaga kesehatan, dan 882 pelamar dari sektor teknis. Untuk memastikan keabsahan hasil seleksi, verifikasi lebih lanjut akan dilakukan terhadap data pelamar yang dianggap mencurigakan.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, mengungkapkan bahwa penundaan pengumuman hasil pascasanggah seleksi ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan tidak ada peserta yang lolos dengan cara curang atau tidak sah. Pemkab Seluma sudah mengajukan permohonan kepada Panitia Seleksi Nasional (Paselnas) CANS 2024 untuk memberikan waktu tambahan bagi verifikasi ulang data peserta seleksi PPPK.
“Kami juga akan meminta dukungan DPRD untuk membentuk tim investigasi guna membantu proses penyelidikan ini. Kami berharap penundaan ini akan mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam praktik honorer siluman yang merugikan pemerintah dan pelamar yang sebenarnya berhak,” tegas Rahman.
Sebagai langkah selanjutnya, Pemkab Seluma akan memasukkan data pelamar yang tidak lulus seleksi PPPK 2024 ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan akan memberikan prioritas kepada mereka dalam seleksi PPPK di Kabupaten Seluma pada periode berikutnya.
Meski penundaan ini menyebabkan ketidakpastian bagi sebagian peserta seleksi, Pemkab Seluma berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi yang transparan dan adil demi kepentingan bersama.