Mahasiswa dan Aktivis Gelar Aksi Hari Buruh di Bengkulu, DPRD Dinyatakan Tak Layak Wakili Aspirasi Rakyat

Wartabengkulu.co - Bengkulu, Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam BEM KBM UNIB dan Aliansi Darah Mayday menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (5/5). Aksi dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 19.00 WIB.
Aksi ini dipimpin oleh Presiden Mahasiswa BEM KBM UNIB, Theo Ramadhan Z, didampingi para koordinator lapangan dari berbagai organisasi, termasuk GMNI, Kamisan Bengkulu, dan sejumlah BEM kampus lainnya. Sekitar 150 peserta turun ke jalan, menuntut peningkatan kesejahteraan buruh dan keadilan sosial.
Dalam orasinya, Theo menekankan bahwa buruh Indonesia, khususnya di Bengkulu, masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. “Para buruh pantas mendapatkan upah layak, perlindungan hak, dan jaminan kerja yang manusiawi. Mereka bukan mesin, tapi manusia bermartabat,” ujarnya.
Beberapa poin utama yang disuarakan massa antara lain:
Penerapan upah layak dan revisi regulasi pengupahan,
Penghapusan praktik outsourcing yang eksploitatif,
Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,
Pengakuan hak pekerja platform digital,
Penindakan praktik union busting,
Perlindungan hukum dalam PHK massal.
Aksi sempat diwarnai ketegangan. Setelah orasi berlangsung, upaya negosiasi dilakukan agar massa dapat masuk ke Gedung DPRD. Namun, hanya 40 orang yang diizinkan masuk ke pekarangan kantor DPRD, tawaran yang ditolak oleh massa. Mereka bersikeras untuk menyampaikan aspirasi di ruang Rapat Paripurna.
Setelah negosiasi kedua gagal, tiga anggota DPRD, yakni Sonti Bakara, Agus Riyadi, dan lainnya menemui massa. Namun aspirasi tetap tidak diterima di ruang Paripurna, dan audiensi berlangsung di luar gedung. Kekecewaan pun memuncak.
Sekretaris GMNI Bengkulu, Aji Bintang, dalam orasinya menyebut negara telah gagal menjamin kesejahteraan buruh. “Regulasi dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk memudahkan eksploitasi oleh korporasi besar,” katanya.
Pukul 18.50 WIB, massa membacakan pernyataan sikap. Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Provinsi Bengkulu dan menuduh Polresta Bengkulu mengingkari kesepakatan negosiasi.
“Massa aksi akan menggelar konsolidasi akbar lanjutan dengan mobilisasi lebih besar,” ujar salah satu perwakilan.